SISTEM PEREKONOMIAN
INDONESIA ORDE LAMA SAMPAI ORDE BARU
Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dosen Pembimbing: Bapak Muhammad Najib
Disusun Oleh :
Ahmad Zam Zam Zainal Abidin
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM
STEBANK SAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur
kita panjatkan kepada Allah yang Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat
pertolongan melalui doa kepada-Nya kita serta usaha dapat menyelesaikan makalah
sejarah pemikiran ekonomi, dengan pembahasan pemikiran pada masa khulafaur rasyidin .
Kami menyadari bahwa rencana bisnis ini
membutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk meningkatkan kualitas makalah
ini.
Jakarta, 03
Oktober 2017
BAB
I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Selama hampir
57 tahun sebagai bangsa merdeka kita dihadapkan pada panggung sejarah
perpolitikan dan ketatanegaraan dengan dekorasi, setting, aktor, maupun cerita
yang berbeda-beda. Setiap pentas sejarah cenderung bersifat ekslusif dan
Steriotipe. Karena kekhasannya tersebut maka kepada setiap pentas sejarah yang
terjadi dilekatkan suatu atribut demarkatif, seperti Orde Lama, Orde Baru Dan
Kini Orde Reformasi.
Karena
esklusifitas tersebut maka sering terjadi pandangan dan pemikiran yang bersifat
apologetik dan keliru bahwa masing-masing Orde merefleksikan tatanan
perpolitikan dan ketatanegaraan yang sama sekali berbeda dari Orde sebelumnya
dan tidak ada ikatan historis sama sekali
Orde Baru lahir
karena adanya Orde Lama, dan Orde Baru sendiri haruslah diyakini sebagai sebuah
panorama bagi kemunculan Orde Reformasi. Demikian juga setelah Orde Reformasi
pastilah akan berkembang pentas sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan lainnya
dengan setting dan cerita yang mungkin pula tidak sama.
Dari perspektif
ini maka dapat dikatakan bahwa Orde Lama telah memberikan landasan kebangsaan
bagi perkembangan bangsa Indonesia. Sementara itu Orde Baru telah banyak
memberikan pertumbuhan wacana normatif bagi pemantapan ideologi nasional,
terutama melalui konvergensi nilai-nilai sosial-budaya (Madjid,1998) Orde
Reformasi sendiri walaupun dapat dikatakan masih dalam proses pencarian bentuk,
namun telah menancapakan satu tekad yang berguna bagi penumbuhan nilai
demokrasi dan keadilan melalui upaya penegakan supremasi hukum dan HAM.
Nilai-nilai tersebut akan terus di Justifikasi dan diadaptasikan dengan
dinamika yang terjadi.
B.
RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah yang hendak di uraikan dalam makalah ini adalah ;
a.
Bagaimana kondisi politik indonesian pada masa Orde
Lama ?
b. Bagaimana proses peralihan kekuasaan dari orde lama ke
orde baru ?
c.
Bagaimana proses peralihan kekuasaan dari orde lama ke
orde baru ?
d.
Bagaimana perbedaan kebijakan politik pada masa Orde
Lama dan Orde Baru ?
1
C. TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk ;
a.
Mengetahui kondisi politik indonesian pada masa Orde
Lama
b.
Mengetahui sistem perekonomian indonesia
c.
Mengetahui proses peralihan kekuasaan dari orde lama
ke orde baru
BAB II
PEMBAHASAN
I.I A.
Pengertian Sistem Ekonomi
Untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat
fundamental (what, howdan for whom) setiap masyarakat mempunyai cara yang
berbeda dalam memecahkannya sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya.
Cara suatu masyarakat mengatur kehidupan
ekonominyadisebut sistem ekonomi atau tata ekonomi.
Ada pula yang mengartikan bahwa sistem ekonomi itu
merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh
suatu bangsa atau negaradalammelakukan kegiatan ekonominya. Lembaga ekonomi
yang dimaksudkan di sini adalah berupa pedoman, aturan atau kaidah yang
dipergunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi
dan konsumsi). Lembaga ekonomi tersebut ada yang bersifat tertulis seperti
undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dsb. Ada pula yang
bersifat tidak tertulis seperti kebiasaan, adat-istiadat, cara-cara yang biasa dilakukan
suatu masyarakat dalam melakukan kegiatanekonomi. Jadi, perangkat kelembagaan
ini meliputi cara kerja, mekanisme hubungan hukum, peraturan-peraturan perekonomian,
dan norma-norma lain yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan
kegiatan ekonominya. Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, sebab
berkaitandengan falsafah atau pandangan hidup masyarakatnya. Sebuah sistem
ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam sistem kehidupan
masyarakat. Dengankata lain, sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan
ideologi kehidupan bermasyarakat pada suatu negara atau bangsa. Sistemekonomi
yang dianut suatu negara biasanya bersifat khas. Untuk membedakannya dengan
sistem ekonomi yang diterapkan oleh
negara lain,
bisa digunakan sudut pandangan yang menyangkut :
1.Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2.Kebebasan masyarakat untuk saling berkompetisi satusama
lain
3.Peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi
B. Sistem
Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis atau juga disebut
sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya
sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemilik-pemilik kapital (modal). Sistem
ini mula-mula berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke 18, setelah Adam
Smith yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi menerbitkan buku “The Wealth of
Nations“. Adam Smith mempunyai pandangan bahwa kepentingan pribadi merupakan
kekuatan pengendali kehidupan ekonomi yang akan berjalan ke arah kemakmuran
bangsa. Jika setiap orang diberi kebebasan, semuanya akan berusaha untuk
mencapai kemakmuran bagi dirinya sendiri. Tidak akan ada orang menghendaki
kemiskinan atau kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian jika setiap
individu sudahmakmur, maka seluruh masyarakat akan makmur, sebab masyarakat
tidak lain merupakan kumpulan individu. Kebebasan yang dimaksudkan Adam Smith,
antara lain mencakup kebebasan menjalankan usaha, kebebasanmemiliki alat-alat produksi,
kebebasan menetapkan harga, kebebasan untuk mengadakan persaingan, kebebasan
mengadakan perundingan. Dengan adanya kebebasan ini diharapkan adanya dorongan
bagi setiap individu untuk bekerja lebih giat, berlomba ke arah kemajuan ekonomi,
sehingga kemakmuran dapat
ditingkatkan. . Semboyan kaum liberal adalah “laissez
faire“ artinya biarkanlah. Semboyan ini mempunyai makna “biarkanlah mereka melakukan
pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka, biarkanlah produksi dan harga
ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar bebas, tanpa adanya campur
tangan pemerintah“. Tugas pemerintah adalah menjaga keamanan,menegakkanhukum,
dan menyelenggarakan pekerjaan umum.
Sistem
ekonomi kapitalis (liberal) tersebut memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut.
1.Pemilikan alat-alat produksi seperti tanah, pabrik,mesin-mesin
oleh fihak swasta baik perseorangan maupun perusahaan. Setiap orang memiliki
kebebasan memiliki alat-alat produksi.
2.Adanya kebebasan berusaha dan bersaing.Setiap orang
bebas memilih lapangan pekerjaannya (mendirikan perusahaan), dan bebas bersaing
dengan cara apapun. Produksi dilaksanakan oleh para pengusaha swasta atas
prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri.
3.Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang
akan diproduksi, didorong oleh motif mencari keuntungan sebesar-besarnya.
4.Harga-harga dibentuk di pasar bebas yang
ditentukanoleh pertemuan antara permintaan dan penawaran.
5.Campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi
tidak dibenarkan.
Dalam kenyataannya kebebasan yang dikehendaki oleh
kaum kapitalis, selain telah membawa kemajuan ekonomi yang pesat (industri dan
perdagangan), juga telah mengakibatkan kesengsaraan bagi banyak orang.
Sistem
ekonomi ini ternyata memiliki keburukan-keburukan :
1.Konsentrasi (pemusatan) kekuasaan ekonomi pada kelompok
tertentu, sehingga muncul bentuk monopoli. Tidak selalu mekanisme pasar itu
merupakan suatu sistem pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukanoleh
permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya. Dalam
kenyataannya satu atau beberapa perusahaan raksasa menguasai pasar. Mereka
memilikikekuasaan yang sangat besar di dalam menentukan harga, dan menentukan
jumlah dan jumlah barang yang ditawarkan. Mereka selalu membatasi produksi pada
tingkat di mana mereka akan memperoleh keuntungan maksimum.
2. Ketimpangan atau ketidakmerataan dalam pembagian
pendapatan, sehingga memperlebar jurang antara kelompok kaya dan kelompok
miskin. Kebebasan yang tidak ada batasnya dalam kegiatan ekonomi merugikan
golongan yang lemah,sebab mereka akan kalah bersaing. Perusahaan besar bersaing
dengan perusahaan kecil, sehingga akhirnya menimbulkan semacam “kanibalisme“.
Kekayaan makin bertambah pada golongan yang kuat, sedangkan, sementara golongan
yang lemah akan jatuh miskin, yakni para pengusaha kecil dan kaum buruh. Sistem
Perekonomian Di Indonesia.
3.Kehidupan ekonomi sering tidak stabil, adanya
gelombang konjungtur. Mekanisme pasarbebas menyebabkan perekonomian selalu
mengalami fluktuasi yang tidak teratur. Pada suatu masa tertentu akan mengalami
kemakmuran yang tinggi, tetapi pada masa berikutnya akan mengalami kemerosotan
yang luar biasa. Para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang banyak secara
mendadak di suatu saat, dan mengalami kehancuran pada masa berikutnya. Demikian
pula inflasi dapat tiba-tiba muncul, dan penganguran yang tinggi dapat muncul
pada masa berikutnya. Ketidakstabilan ekonomi seperti ini sangat merugikan
masyarakat banyak.
C. Sistem
Ekonomi Sosialis
Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem ekonomi
kapitalis, telah menyebabkan munculnya paham baru yang menentang paham
tersebut.Paham baru ini dikenal dengan sistem ekonomi sosialis atau sistem
ekonomi terpimpin.Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi di
mana sebagian besar barang-barang modal/faktor-faktor produksi, dikuasai oleh
negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan. Berbeda
dengan kapitalisme yang menitik beratkan pada pandangan hidup individualisme, sosialisme
menitik beratkan pada pandangan kolektivisme. Kolektivisme adalah pandangan yang
mengajarkan bahwa di samping setiap orang sebagai warga masyarakat, masyarakat sebagai
keseluruhan merupakan satuan tersendiri yang mempunyai kepentingan yang hendaknya
dipenuhi terlebih dahulu daripada kepentingan perseorangan.
Ciri-ciri
sistem ekonomi sosialis tersebut antara lain :
1.Semua alat-alat produksi (tanah, mesin-mesin, pabrik)
produksi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah/negara. Tidak ada hak milik pribadiatas
alat-alat produksi.
2.Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh negara. Tidak
ada usaha swasta, semua
perusahaan adalah perusahaan negara.
3.Jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan
oleh Badan Perencana
Ekonomi Pusat yang dibentuk pemerintah.
4.Harga dan distribusi barang ditentukan dan dikendalikan
oleh pemerintah.
5.Semua warga masyarakat adalah tenaga
kerja/karyawanyang wajib ikut berproduksi sesuai dengan kemampuannya, yang
kemudian diberi upah/gaji oleh negara sesuai dengan kebutuhannya.
Sistem ekonomi ini dipraktekkan di negara-negara
komunis, di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang
akan dilakukan. Perencanaan dilakukan meliputi hampir semua aspek kehidupan ekonomi.
Karena itu, sistem ini sering juga disebut ekonomi komando (command economy)
atau sistem ekonomi yang diatur oleh perintah dari pusat. Sekalipun sistem
ekonomi ini dapat lebih menjamin adanya pemerataan pembagian pendapatan, namun
sistem ekonomi ini telah mengorbankan kemerdekaan manusia secara pribadi. Hak
milik pribadi atas alat-alat produksi tidak ada, sehingga menyebabkan kurangnya
dorongan untuk bekerja secarap roduktif.
D. Sistem
Ekonomi Campuran
Dalam kenyataanya, kedua bentuk sistem ekonomi tersebut
(kapitalis maupun sosialis), tidak ada yang murni, yang ada adalah bentuk
campuran dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah
ikut campur dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, campur tangan
tersebut tidak menghapus kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pihak
swasta. Sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh banyak negara tidak selalu
sama. Ada yang kadar kapitalismenya lebih tinggi seperti Amerika Serikat,
Hongkong, Singapura. Ada pula yang bobot sosialismenya lebih besar seperti
India. Untuk mengetahui apakah suatu negara condong ke arah sistem ekonomi
liberal atau sebaliknya, terdapat ukuran yang disebut “indeks kebebasan ekonomi“
yang dikembangkan oleh Milton Friedman dkk yang tergabung dalam “Economic
Freedom Network“ . Indeks ini dibangun atas 17 komponen, diantara nya
menyangkut aspek operasi (campur tangan) pemerintah dan struktur ekonomi. Skala
indeks bergerak dari 0 sampai 10. Negara dengan indeks lebih tinggi menunjukkan
konsistensi yang kuat pada sistem ekonomi liberal. Dengan menggunakan indeks kebebasan
ekonomi dari Milton Friedman, sistem ekonomi yang paling liberal di dunia
adalah Hongkong (9,3), disusul oleh Singapura (8,2), Selandia Baru (8,0) dan
Amerika Serikat (7,6). Sementara itu di tingkat ASEAN, tercatat Thailand (7,2),
Filipina (7,0), Malaysia (7,0), Indonesia (6,3). Perekonomian Indonesia dalam
kurun waktu 1975-1995 tampak semakin liberal dengan bergeraknyaindeks kebebasan
ekonomi dari 5,2 pada tahun 1975 menjadi 6,3 pada tahun 1995. Apakahnegara
dengan indeks kebebasan ekonomi yang tinggi menunjukkan pertumbuhan yang baik
dalam perekonomiannya? Secara empirik terbukti bahwa memang ada korelasi
positif antara kebebasan ekonomi dengan pendapatan per kapita dan pertumbuhan
ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Liberal Institut pada tahun 1997 menunjukkan
bahwa selama kurun 1985-1996, pendapatan per kapita di negara-negara yang
perekonomiannya sangatbebas mencapai US $ 14.829, sedangkan di negara yang
kurang bebas mencapai US $ 12.369, dan di negara yang paling kurang bebas hanya
mencapai US $ 2.541. Demikian pula dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Di
negara-negara yang yang perekonomiannyasangat bebas, tingkat pertumbuhan
ekonomi bisa mencapai 2,9 % per tahun, sedangkan di negara yang perekonomiannya
kurang bebas mencapai 1,8 % per tahun, dan di negara yang paling kurang bebas,
tingkat pertumbuhan ekonomi hanya 1,0% per tahun. Sayangnya hasil studi ini
tidak melaporkan bagaimana hubungan kebebasan ekonomi dengan pemerataan tingkat
kesejahteraan. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dapat mengatur,
mengawasi, menstabilkan dan memajukan ekonomi nasional secara keseluruhan,
dengan mendorong atau menumbuhkan inisiatif swasta.
Namun, yang masih menjadi persoalan adalah :
bagaimana sebaiknya cara yang ditempuh pemerintah dan
apakah campur tangan pemerintah tersebut harus bersifat langsung atau tidak
langsung, apakah cukup dengan peraturan saja? Secara garis besar, keterlibatan
pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dapat dibedakan dalam tiga bentuk:
1.Membuat peraturan-peraturan, dengan tujuan pokok
agar kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi berjalan
secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Misalnya, peraturan mengenai upah
minimum ditetapkan agar para pekerja diberikan upah yang wajar dan layak
sehingga dapat mencukupi berbagai kebutuhan yang pokok. Peraturan mengenai
lokasi pengembangan dibuat, agar industri-industri[1]
yang didirikan tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya dengan berbagai polusi
(pencemaran) yang dihasilkannya.
2.Menjalankan berbagai kebijaksanaan ekonomi, antara
lain kebijaksanaan fiskal dan moneter.
3.Secara langsung menjalankan berbagai kegiatan
ekonomi, sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial (keuntungan yang
diperoleh masyarakat secara keseluruhan). Kegiatan ekonomi yang dilakukan
pihakswasta pada umumnya dapat menghasilkan keuntungan yang besar sekali bagi
individu yang bersangkutan (keuntungan perseorangan). Akan tetapi, masyarakat
belum tentu mendapat keuntungan, bahkan mengalami kerugian, akibat tindakan
individu yang bersangkutan, misalnya dengan menetapkan harga yang tidak wajar.
Karena itulah pemerintah ikut campur secara langsung, dengan mendirikan
perusahaan-perusahaan negara untuk bidang-bidang yang vital dan berkaitan
dengan hajathidup orang banyak. Ikut campur pemerintah tersebut, diharapkan
dapat memaksimumkankeuntungan sosial. Sistem Ekonomi Indonesia Seperti
dikemukakan oleh Partadiredja (1983), seorang pakar ekonomi dari Universitas Gadjah
Mada, sebagian besar negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menganut
sistem ekonomi campuran. Terdapat pemilikan swasta perseorangan atas alat-alat
produksi yang berdampingan dengan pemilikan negara, dan bahkan pemilikan kelompok-kelompok
persekutuan adat. Mekanisme hargadan pasar bebas, hidup berdampingan dengan perencanaan
yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar harga
barang dan jasa dan faktor produksi ditentukan
olehkekuatan permintaan dan penawaran.
Pemerintah juga mempengaruhi kekuatan permintaan dan
penawaran tersebut melalui kebijaksanaan harga, termasuk penetapan upah
minimum. Mengenai turut campurnya pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dapat
dilihat ketentuan pada ayat 2 dan 3 pasal 33 UUD 1945. Ayat 2 tersebut berbunyi
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh Negara“. Menurut Mohammad Hatta, yang merumuskan
pasal 33 tersebut, dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi
pengusaha, usahawan atau ondenemer. Selanjutnya dikatakan bahwa kekuasaan negara
terdapat pada membuat peraturan-peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan
yang melarang penghisapan orang lemah oleh orang yang bermodal. Demikian pula
negara mempunyai kewajiban supaya ketentuan yang termuat pada pasal 27 ayat 2 dapat
terlaksana. Ketentuan itu berbunyi “ tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “.
Dalam dokumen GBHN pada masa Orde Baru, sistem ekonomi
Indonesia dinamakan sebagai demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri positif
sebagai berikut.
1.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasaratas
asas kekeluargaan.
2.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
danmemenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3.Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sistem Perekonomian Di Indonesia[2]
4.Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan
dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat serta pengawasan terhadap
kebijakannya ada pada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula
5.Warga negara memiliki kebebasan dalam memiliki kebebasan
dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaandan
penghidupan yang layak.
6.Hak milik perorangan diakui sedangkan pemanfaatannya
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7.Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara
dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan
umum.
8.Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara Sebaliknya dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri
negatif berikut ini.
1.Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi
terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah
menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural poisisi Indonesia dalam
ekonomi dunia.
2.Sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi
negara mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomidi luar
sektor negara.
3.Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok
dalambentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Pada dekade 1980-an terdapat
suatu polemik dari para pakar ekonomi tentang sistem ekonomi yang diinginkan
(ideal) untuk masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi tersebut kemudian dinamai
Sistem Perekonomian Pancasila (SPP). Menurut Mubyarto, salah seorang penggagasnya,
Sistem Perekonomian Pancasila tersebut memiliki 5 ciri
pokok sebagai berikut.
1.Koperasi sebagai soko guru perekonomian, karena
koperasi merupakan bentuk yang paling kongkrit dari sebuah usaha bersama.
2.Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan
ekonomis, sosial dan moral. Rangsangan (dorongan) sosial dan moral ini sangat
ditekankan, karena rangsangan-rangsangan inilah yang membedakan Sistem
Perekonomian Pancasila dengan sistem ekonomi kapitalis yang menekankan
rangsangan ekonomi semata.
3.Adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke
arahkemerataan sosial. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang
hanya punya rasa individual dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi
dirinya dalam kegiatan ekonomi.
4.Nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi
5.Adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan
ditingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.
I.2
A. Periode Orde Lama (ORLA) : periode
1945-1966
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan ekonomi
keuangan pada masa awal kemerdekaanamat buruk, antara lain disebabkan:
- Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena
beredarnya lebih dari satmata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu,
untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di
wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia
Belanda, dan mata uang pendudukanJepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946,
Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East
Indies/pasukan sekutu) mengumumkan
berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang
dikuasaisekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang
kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia)
sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori
moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat
harga.
-Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan
November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
-Kas negara kosong.
-Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara
lain :
-Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh
menterikeuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan
Juli 1946
. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke
India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade
Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
-Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk
memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi
yang mendesak, yaitu :
masalah produksi dan distribusi makanan, masalah
sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
-Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)
19 Januari 1947.
-Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera)
1948. yaitu dengan mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang
produktif.
-Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada
pangan denganı beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada
pangan, diharapkan perekonomian akan membaik
B. Periode Orde Baru (ORBA) : periode Maret 1966 - Mei
1998
Orde baru memiliki perhatian kepada peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air.
Orde baru menjalin kerjasama dengan pihakbarat dan menjauhi pengaruh ideologi
komunis. Sebelum melakukan pembangunan Repelita, dilakukan pemulihan stabilitas
ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri.
Sasaran kebijakan terutamauntuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi
defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi,
termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada Orde Lama. Penyusunan
rencana Pelita secara bertahap dengan target-targetyang jelas sangat dihargai
oleh negara-negara Barat.
Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi
padamasa Orde Baru: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses
industrialisasi dalamskala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai
satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi
masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca
pembayaran.
Terjadi perubahan struktural dalam perekonomian
Indonesia selama masa Orde Baru jika dilihat dari perubahan pangsa PDB (Produk
Domestik Bruto), terutama dari sektor industri. Kontribusi sektor industri
sekitar 8% (1960) menjadi 12% (1983). Hal ini menunjukkan terjadinya proses
industrialisasi atau transformasi ekonomi dari negara agraris menuju
semiindustri. Proses pembangunan danperubahan ekonomi semakin cepat pada paruh
dekade 80-an, di mana pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi di sektor
moneter maupun riil dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas dan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Deregulasi menyebabkan terjadinya
pergeseran dari semula tersentralisasi menjadi desentralisasi dan peranan
sektor swasta semakin besar. Pada level meso (tengah) dan mikro, pembangunan
tidak terlalu berhasil : jumlah kemiskinan tinggi, kesenjangan ekonomi
meningkat di akhir 90-an. Secara umum dalam Orde Baru terjadi perubahan
orientasi kebijakan ekonomi yang semula bersifat tertutup di Orde Lama menjadi
terbuka pada Orde Baru.[3]
Perkembangan ekonomi masa Orde Baru lebih baik
dariOrde Lama disebabkan oleh beberapa faktor:
1.Kemauan Politik yang kuat dari pemerintah untuk
melakukan pembangunan atau melakukan perubahan kondisi ekonomi.
2.Stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik
daripada masa Orde Lama. Pemerintah Orde Baru berhasil menekan inflasi. Mereka
juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok masyarakat serta meyakinkan mereka
bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar
kesejahteraanmasyarakat di Indonesia dapat meningkat.
3.Sumber daya manusia yang lebih baik. SDM di masa
ORBA memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan
kebijakan-kebijakan yang terkait serta mampu mengatur ekonomi makro secara
baik.
4.Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi
ke Barat. Hal ini sangat membantu khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar
negeri, PMA dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan.
5.Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.
Selain terjadi oil boom (tingkat produksi minyak dan harganya yang meningkat),
juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era ORBA khususnya setelah perang
dingin berakhir, jauh lebih baik daripada semasa ORLA.
Pemerintahan
Transisi, ciri-cirinya :
Diawali dengan melemahnya nilai tukar baht
Thailandterhadap USD pada Mei 1997, sehingga para investor mengambil keputusan
jual baht untuk beli USD. Melemahnya baht merambah sampai ke mata uang Asia
lainnya (Ringgit Malaysia hingga Rupiah). Hal ini menyebabkan terjadinya krisis
keuangan di Asia. Nilai tukar Rupiah terus melemah terhadap USD, pemerintah
melakukan intervensi dengan memperluas rentang intervensi. Namun hal itu tidak
banyak membantu pemulihan nilaitukar rupiah thd USD. Pada Oktober 1997,pemerintah
memutuskan meminta bantuankeuangan pada IMF.
Paket bantuan I sebesar USD 40 Milyar diturunkan pada
akhir Okt 1997. Bantuan tersebut diikuti dengan persyaratan penutupan atau
pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Setelah paket bantuan,
justru nilai tukar Rp semakin melemah. Akhirnya pemerintah membuat kesepakatan
dengan IMF dalam bentuk Letter of Intent (LoI) pada Januari 1998. LoI berisi 50
butir kebijakan mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi
sektor keuangan, dan reformasi struktural. Di bidang fiskal : penegasan
penggunaan prinsip anggaran berimbang pada APBN, usaha pengurangan pengeluaran
pemerintah (menghilangkan subsidi BBM dan listrik),membatalkan sejumlah proyek
infrastruktur yang besar, serta peningkatan pendapatan pemerintah. Setelah
gagal dengan kesepakatan pertama, dibuat lagi kesepakatan baru pada Maret 1998 dengan
namaMemorandum Tambahan tentang Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (MTKEK).
Memorandum tambahan itu antara lain: Program
stabilisasi, dengan tujuan utama menstabilkan pasar uang dan mencegah inflasi.
Restrukturisasi perbankan dengan tujuan untuk menyehatkan perbankan nasional.
Reformasi struktural dalam perekonomian. Penyelesaian utang luar negeri swasta
dengan melibatkan pemerintah. Bantuan untuk rakyatkecil sebagai kompensasi
penurunan subsidi BBM dan listrik.[4]
Pada periode ini masih dipimpin oleh Soeharto, namun
pada akhir Mei 1998, terjadi gerakan mahasiswa untuk menurunkannya. Soeharto
kemudian digantikan oleh Habibie yang merupakan awal terbentuknya pemerintahan
transisi. Disebut dengan transisi karena seharusnya melakukan perubahan
(reformasi) terhadapapa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, tetapi
ternyata pemerintahan yang baru ini masih dianggap bagian dari gaya Orde Baru
dan tidak ada perubahan
yang nyata dalam perekonomian.
BAB III
KESIMPULAN
Pada masa reformasi ini sistem perekonomian
Indonesia ditandai dengan adanya perubahan orde lama sampai orde baru ,
yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan
tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6%
untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan
namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998
hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbeda dengan
kondisi ekonomi tahun 1999. Namun sejak masa kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono, perekonomian Indonesia mulai membaik. Perekonomian Indonesia boleh
dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Krisis global yang terjadi pada
tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat
negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia
justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.
Pembangunan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan di segala
bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Pembangunan masih
tarik-menarik mana yang harus didahulukan. Namun setidaknya reformasi telah
membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa harus
semakin terjerumus dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya.
Mungkin dalam hal ini, kita sebagai
penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing serta meningkatkan produktivitas
diri dalam mewujudkan pembangunan Indonesia bebas dari kemiskinan dan menuju
kemandirian. Harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset
Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan
bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat
umumnya.
DAFTAR PUSTAKA
ABD
(1997), Emerging Asia, Asian Development Bank, Oxpord: Oxpord University Press
This post have 0 comments