makalah LK 2 HMI dengan tema IMPLEMENTASI DAN DEPEDENSI DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA

MAKALAH LATIHAN KADER II (INTERMEDIATE TRAINING)

TEMA : TEORI PERUBAHAN SOSIAL II

JUDUL: “IMPLEMENTASI TEORI MODERNISASI DAN DEPEDENSI DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA”

DISUSUN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN PESERTA INTERMEDIATE TRAINING (LK II) HMI CABANG JAKPUSTARA

OLEH SAMSUDDIN

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah, serta Innayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dalam kehidupan ini. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi dan Rasul, Sang Revolusioner sejati, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Suatu rahmat yang besar dari Allah SWT yang selanjutnya penulis syukuri sehinggapenulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Implementasi Teori Modernisasi dan Depedensi dalam Pembangunan di Indonesia” ini untuk memenuhi syarat mengikuti Intermediate Training (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang JAKPUSTARA.

Meskipun makalah ini disusun untuk memenuhi syarat dalam mengikuti Intermediate Training (LK II), semoga makalah ini bermanfaat sebagai penambah wawasan kita tentang peran kita sebagai kader HMI. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan` saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada kanda-kanda, ayunda-ayunda, dan kawan-kawan yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Kuala Tungkal, 25 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1

B. Rumsan Masalah ....................................................................................... 2

C. Tujuan ....................................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Hubungan Ekonomi dan Politik ................................................................ 3

B. Teori Modernisasi ..................................................................................... 5

C. Teori Depedensi ........................................................................................ 9

D. Penerapan Teori Depedensi dan Modernisasi di Indonesia ...................... 12

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................... 17

B. Saran.......................................................................................................... 18

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paska perang dunia kedua banyak negara-negara di belahan dunia lepas dari belenggu penaklukan atas bangsaBarat. Negara-negara di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin setelah melewati masa revolusi yang berat ,satu persatu akhirnya mampu memproklamasikan kemerdekaannya.Walaupun telah merdeka,namun sebagai Negara bekas jajahan ,tidak mudah bagi Negara-negara ini untuk akhirnya mampu bersaing dan menyamai kondisi perekonomian,perkembangan teknologi dan kesejahteraan Negara-negara barat.Negara bekas jajahan ini sampai detik ini masih terbelakang dan dipandang sebelah mata ,sebagai Negara-negara dunia ketiga.Sejalan dengan perkembangan teknologi dan politik dunia, usaha memakmurkan negara dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara menjadi cita-cita negara-negara tersebut.

Kemiskinan dan keterbelakangan dalam segala bidang menjadi ciri utama negara-negara dunia ketiga. Masing-masing mulai berusaha bangkit dari keterpurukan. Sampai pada awal tahun 2000-an ternyata hanya sebagian kecil negara dunia ketiga yang bisa dibilang mendekati kemajuan, selebihnya masih mengalami penjajahan model kedua yakni dengan penguasaan model baru atau seringkali disebut neokolonialisme. Negara maju ternyata masih menjajah negara - negara ini baik melalui ekonomi maupun politik, secra tidak langsung. Melalui perdagangan bebas dan berbagai sistem moneter-ekonomi dunia,kapitalis barat perlahan-lahan merampas kekayaan dan menguasai sistem ekonomi negara-negara dunia ketigaHampir semua hasil ekonomi negara dunia ketiga beralih ke negara maju.Akibat penguasaan inilah negara dunia ketiga mengalami perlambatan kemajuan, baik ekonomi, teknologi, pendidikan, dan bidang lainnya.Sedapat mungkin Negara Barat atau kaum kapitalis berusaha menciptakan dominansi dalam pengadaan hal-hal kebutuhan strategis bagi Negara dunia ketiga sehingga pada akhirnya Negara dunia ketiga selalu tergantung pada

Negara kapitalis dan pada akhirnya tidak mampu berkembang.Lewat penjajahan

model seperti inilah,Negara dunia ketiga beserta struktur pemerintahannya

dilemahkan dan akhirnya „diciptakan‟ untuk terus menjadi terbelakang

Indonesia yang termasuk didalamnya pun tidak luput atas penguasaan asing. Aset-aset negara dan hasil ekonomi banyak dinikmati kaum kapitalis barat. Kebijakan ekonomi pemerintah banyak didomonasi kepentingan Amerika dan negara-negara maju. Kita merasakan selama enam puluh delapan tahun paska kemerdakaan sebenarnya tidak banyak kekayaan alam Indonesia yang dinikmati rakyat dan pembangunan kita tidak sebaik negara maju. Ketidak merataan tingkat kesejahteraan rakyat disinyalir merupakan dampak penguasaan kapital oleh asing. Kesenjangan sosial akibat ketidakmerataan semakin tinggi antara desa dan kota sedangkan munculnya kaum menegah ternyata masih belum memberikan dampak yang baik terhadap ekonomi bangsa.

Berbeda halnya dengan Venezuela, Bolivia, Kuba dan beberapa negara dunia ketiga dari Amerika latin, yang mampu memperbaiki keadaan mereka pasca perang dunia dan melepas ketergantungan mereka pada kapitalis. Hal inilah yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam makalah ini tentang bagaimana Indonesia dapat memahami tentang ekonomi politik melalui teori depedensi dan modernisasi dalam rangka membangun perekonomian Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penilus akan menjelaskan tentang.

1. Ekonomi politik?

2. Teori modernisasi?

3. Teori depeensii?

4. Penerapan teori modernisasi dan depedensi di Indonesia?

C. Tujuan

Untuk mengetahui tentang analisis politik ekonomi dan teori modernisasi dan depedensi guna membangun perekonomian Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

A. Hubungan Ekonomi dan Politik

Secara umum dikenal bahwa ekonomi-politik merupakan cabang dari ilmu ekonomi. Namun, ekonomi-politik pada dasarnya lebih luas dari pada ekonomi tradisional. Obyek kajiannya meliputi proses-proses sosial dan institusional, diantaranya dengan melihat bagaimana kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber produktif langka untuk masa sekarang atau mendatang, baik untuk kepentingan kelompok tersebut maupun untuk kepentingan masyarakat luas.1

Dalam Budi Suryadi, istilah ekonomi politik pertama kali digunakan antara

lain oleh Montchreiten dalam bukunya Trate de L Economic Politique, James Stuart Mill dalam bukunya Inquiry into Principles of Political Economy, dan Frederyk Skarbek. Istilah ekonomi politik sangat popular pada abad XVIII. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan cara-cara pemerintah dalam mengatur perdagangan, pertukaran uang, dan pajak (secara kasar apa yang disebut dengan

kebijakan ekonomi).2

Caporaso dan Levine dalam Ahmad Erani Yustika mengemukakan pendekatan ekonomi politik secara definitif dimaknai sebagai interrelasi diantara aspek, proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya). Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun

yang diintrodusir oleh pemerintah.3

1 Michael P. Todaro, Economic Development In The Third World, (New York; Logman

Inc;1985), h. 352

2 Budi Suryadi, Ekonomi Politik Modern (Yogyakarta: IRCiSoD:2006), h.2

3 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi-Politik; Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2009) h.7

Disamping itu harus juga dipahami bahwa pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi. Artinya instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar (market mechanism), harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan setting sistem politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Dengan kata lain pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (a way of acting), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebutt (a place to act).

Sedangkan Staniland (1985) menjelaskan, ekonomi politik dari dua level pengamatan, yaitu pada sisi isi (content) dan dari sisi konteks (context). Dari sisi content ada beberapa macam teori ekonomi politik. Kriteria ini untuk mengidentifikasi apakah teori tersebut memperlihatkan suatu hubungan sistematis antara peristiwa-peristiwa ekonomi dengan proses-proses politik atau tidak. Hubungan sistematis antara ekonomi dan politik dapat dilihat dari tiga kemungkinan sebagai berikut: Pertama, terdapat hubungan kausal antara ekonomi dan proses politik. Ini lazim disebut model ekonomi politik „deterministik”. Model ini mengasumsikan bahwa ada hubungan deterministik antara ekonomi dan politik, dimana politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan institusi-institusi ekonomi menentukan proses-proses politik. Kedua, ada hubungan timbal-balik antara ekonomi dan politik. Ini yang disebut ekonomi politik “interaktif” yang menganggap fungsi-fungsi politik dan ekonomi berbeda, tetapi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ketiga, terdapat hubungan prilaku yang berlanjut atau kontinyu (a behavioural continuity) antara ekonomi dan politik. Walaupun aliran ekonomi politik cukup banyak, jika dilihat dari sisi context teori-

teori ekonomi-politik secara kasar dapat dibagi atas dua kelompok saja.4

Kelompok pertama disebut liberal, sedangkan kelompok kedua adalah para pengkritik kelompok liberal (marxisme). Lebih jelasnya aliran pertama terdiri atas; mazhab liberalis (mencakup ekonomi politik liberal klasik, ekonomi politik neo-klasik, ekonomi politik baru, dan neoliberalisme). Kelompok ini sangat menekankan alasanalasan logika ekonomi rasional dan proses mekanisme pasar.

Sedangkan aliran kedua, yaitu lahir dari dialektika pemikiran Marxisme yang

4 Deliarnov, Ekonomi Politik, (Jakarta; Erlangga; 2005), h.4

banyak menggunakan analisis konflik dan kekuasaan dalam menelaah keputusan ekonomi yang merupakan hasil dari proses politik. Umumnya kelompok kedua ini digolongkan dalam kelompok ekonomi politik radikal. Meski penyebutan ekonomi politik radikal sebenarnya masih sangat bervariasi, tetapi secara sederhana dibedakan atas kelompok strukturalis dan dependensia. Kelompok pertama dalam analisisnya memanfaatkan perjuangan kelas internasional antara pemilik modal (kapitalis) dan kaum buruh (proletariat), untuk memperbaiki nasib dan kedudukan mereka. Dimana kaum proletariat juga perlu mengambil inisiatif untuk mengembangkan kekuasaan golongan kelas pemerintah yang hanya menjadi alat dari pusat metropolitan. Resepnya pembangunan periferi (pinggiran) harus dilakukan melalui periferi juga.

Sedangkan kelompok kedua melihat ketergantungan dari perspektif nasional dan regional dengan melihat keadaan di dalam dan di luar wilayah, dimana struktur dan kondisi interen dilihat sebagai faktor endogen, walau struktur interen ini, baik dimasa lalu maupun masa sekarang, dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Pendekatan kedua ini menurut Thee Kian Wie diadopsi oleh pakar- pakar dari wilayah-wilayah yang relatif terbelakang dalam pembangunan sosial ekonominya, khususnya di Amerika Latin dengan munculnya teori ketergantungan (Dependencia).

B. Teori Modernisasi

Teori mainstream adalah teori modernisasi dan teori pembangunan pertumbuhan model W.W Rostow (1960;1978) dan para pengikutnya. Teori mainstream atau teori modernisasi adalah teori-teori yang menjelaskan bahwa kemiskinan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor yang terdapat di dalam negera yang bersangkutan. Teori modernisasi secara umum dapat diungkap sebagai cara pandang (visi) yang menjadi modus utama analisisnya kepada faktor manusia dalam suatu masyarakat. Teori ini terkenal oleh Teori modernisasi berlatar belakang penetrasi kebudayaan asing yang padat modal dan teknologi untuk dijadikan acuan bagi kemajuan masyarakat di Negara berkembang.

Teori modernisasi melihat tradisi masyarakat sebagai faktor penghambat yang harus dieleminir oleh pola pikir rasional. Kematangan masyarakat menuju masyarakat industri, memiliki bentuk transisi yang cukup panjang dan lama dalam bentuk orientasi sekarang (present oriented). Arief budiman pernah menyatakan bahwa teori modernisasi berkembang di banyak Negara berkembang dengan tidak mempertimbangkan akar budaya lokal sebagai potensi pembangunan, oleh karena itu bersifat a-historis.5

Pada dasarnya semua bangsa dan masyarakat di dunia ini senatiasa terlibat

dalam proses modernisasi, meskipun kecepatan dan arah perubahannya berbeda- beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Proses modernisasi itu sangat luas, hampir-hampir tidak bisa dibatasi ruang lingkup dan masalahnya, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan seterusnya. Konsep modernisasi dalam arti khusus yang disepakati teoritisi modernisasi di tahun 1950-an dan tahun 1960-an, didefinisikan dalam tiga cara: historis, relatif, dan analisis. Menurut definisi historis, modernisasi sama dengan westernisasi atau Amerikanisasi. Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju cita-cita masyarakat yang dijadikan model. Menurut pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap moderen baik oleh masyarakat banyak maupun oleh penguasa. Definisi analisis berciri lebih khusus dari pada kedua definisi sebelumnya yakni melukiskan dimensi masyarakat moderen dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat

pra moderen.6

Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.7 Seiring dengan

5 Jakson, Robert Dan Geogrg Sorensen, 2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hal. 257-258

6 Sztompka, Piort, Sosiologi Perubahan Sosial, (Prenada, Jakarta, 2004), hlm 152-153

7 Abdulsyani, Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan, (Bumi Aksara, Jakarta, 1994) hlm

176-177.

pendapat Wilbert E. Moore yang mengemukakan bahwa modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra moderen dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara barat yang stabil.8

Teori modernisasi lahir di tahun 1950-an di Amerika Serikat, dan merupakan respon kaum intelektual terhadap perang dunia yang bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Modernisasi menjadi penemuan teori yang terpenting dari perjalanan kapitalisme yang panjang dibawah kepemimpinan Amerika Serikat. Teori ini lahir dalam suasana ketika dunia memasuki "Perang Dingin" antara negara-negara komunis dibawah pimpina Negara Sosialis Uni Soviet Rusia (USSR). Perang dingain merupakan bentuk peperangan idiologi dan teori antara kapitalisme dan Sosialisme. Sementara itu gerakan sosialisme Rusia mulai mengembangkan pengaruhnya tidak saja di Eropa Timur, melainkan juga di negara-negara yang baru merdeka. Dengan demikian dalam konteks perang dingin tersebut, teori modernisasi terlibat dalam peperangan idiologi.

Teori modernisasi dan pembangunan yang pada dasarnya merupakan sebuah gagasan tentang perubahan sosial dalam perjalanannya telah menjadi sebuah ideologi. Perkembangan ini adalah akibat dari dukungan dana dan politik luar biasa besarnya dari pemerintah dan organisasi maupun perusahaan swasta di Amerika Serikat serta negara-negara liberal lainnya. Semua itu menjadikan modernisasi dan pembangunan sebagai suatu gerakan ilmuwan antardisiplin ilmu- ilmu sosial yang memfokuskan kajian terhadap perubahan sosial. Akibatnya menjadikan teori modernisasi tidak hanya sekedar merupakan "industri yang sedang tumbuh", tetapi telah menjadi sebuah aliran pemikiran (a school of thought), bahkan telah menjadi sebuah idiologi. Pengaruh modernisasi di dunia ketiga sangat luas, tidak hanya pada kalangan akademisi di Perguruan Tinggi, tetapi juga kalangan birokrasi yakni para perencana dan pelaksana program

pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Bahkan modernisasi juga

8 Wilbert E. Moore, "Social Verandering" dalam Social Change, diterjemahkan oleh A. Basoski, Prisma Boeken, Utrech, Antwepen, 1965 hlm 129

berpengaruh dalam pemikiran keagamaan di kalangan pemimpin dan pendidikan agama. Modernisasi juga sangat mempengaruhi banyak pemikiran kalangan organisasi nonpemerintah. 9

Modernisasi hampir pada awalnya akan mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat. Apalagi modernisasi mulai menyangkut nilai-nilai masyarakat dan norma-norma masyarakat. Proses yang begitu cepat serta tidak mengenal istirahat hanya dapat menyebabkan disorganisasi yang terus menerus, karena masyarakat tidak pernah sempat untuk mengadakan reorganisasi. Salah satu faktor psikologi- sosial yang penting bagi modernisasi adalah komitmen rakyat atau sekurang- kurangnya keinginan mereka untuk menjadi moderen, karena itulah sebagian besar waktu dan tenaga pemimpin politik dicurahkan untuk menjamin dan memantapkan komitmen atau keinginan rakyat ini.

Modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke moderen). Selain itu modernisasi juga berwatak kompleks melalui banyak cara dan disiplin ilmu), sistematik, menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua gerakan manusia, melalui proses yang bertahap untuk menuju suatu homogenisasi (convergency) yang bersifat

progresif.10

Syarat-syarat Modernisasi adalah sebagai berikut :

1. Cara berpikir yang ilmiah (Scientific thinking) yang melembaga dalam kelas pengusaha maupun masyarakat. Hal ini menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan baik.

2. Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi

3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang

kontinu, agar data tidak tertinggal

9 Fakih, Mansour, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, (Insistpress, Yogyakarta,

2009) hlm 46-47

10 Lihat Werner, Myron, dan Samuel Huntington. Understanding Political Development. Boston : Little Bwown & Co. 1987. Lihat juga Lucian W. Pye. Communication and Political

Development. Princeton University Press. 1963.

4. Penciptaan iklim yang favourable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Hal ini harus dilakukan tahap demi tahap, karena banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan masyarakat (belief system)

5. Tingkat organisasi yang tinggi, di satu pihak berarti disiplin, di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan

6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial (Social Planning). Apabila tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan-kepentingan yang ingin mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu golongan kecil dalam

masyarakat.

C. Teori Depedensi

Kondisi ketergantungan adalah merupakan keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan ketergantungan terjadi bila ekonomi beberapa negara (yang dominan tentu saja) bisa berekspansi dan berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negaranegara tertentu (yang tergantung) mengalami perubahan tetapi

hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif.11

keterpurukan pembangunan di Dunia Ketiga disebabkan oleh faktor internal

11 Theotonio Dos Santos, “The Sctructure of Dependence”, American Economic Review, Vol

60 (2), May, 1970, h. 231

negara yang bersangkutan sendiri. Jadi dapat disebutkan bahwa teori ini lahir dari dua induk, yang pertama adalah teori Marxis tentang imperialisme, yang kedua adalah studi-studi empiris tentang pembangunan di negara-negara pinggiran (periphery), yang digambarkan melalui pemikiran para tokohnya antara lain oleh Raul Prebisch, Paul Baran, Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos.12

Raul Prebisch, melihat ketergantungan sangat berdampak negatif bagi negara

pinggiran, adanya spesialisasi produksi yang didasarkan pada keunggulan komparatif bagi negara maju dengan produksi barang industri dan negara pinggiran dengan produksi pertanian yang semula diharapkan menguntungkan keduanya karena adanya saling ketergantungan. Tapi kenyataannya Prebisch melihat yang terjadi justru penurunan nilai tukar dari komoditi pertanian terhadap komoditi industri, karena barang-barang industri otomatis lebih mahal di banding produk pertanian, akibatnya terjadi defisit pada neraca perdagangan negara-negara pertanian.

Sementara Paul Baran, seorang pemikir Neo-Marxis yang menentang pendapat Marx tentang pembangunan di negara Dunia Ketiga, bila Marx mengatakan negaranegara kapitalis maju akan menularkan sistem kapitalismenya ke negara berkembang dan ini akan mengakibatkan kemajuan negara-negara berkembang. Baran menolak dan berpendapat lain sentuhan kapitalisme justru mengakibatkan negara-negara prakapitalis akan terhambat kemajuannya dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Sistem kapitalis di negara kapitalis berbeda dengan sistem kapitalis di negara pinggiran. Di negara pinggiran sistem kapitalisme seperti terkena penyakit kretinisme, orang yang diinggapi penyakit tetap kerdil dan tidak bisa berkembang. Sistem kapitalisme di negara berkembang merupakan kerjasama kaum bourjuis di negara kapitalis dengan pejabat di negara pinggiran yang menghasilkan kebijakan yang menguntungkan modal asing dan bourjuis lokal dengan mengorbankan kepentingan rakyat negara pinggiran.

Sementara itu dalam Deliarnov, Andre G Frank mewakili pemikir

Dependencia mengajukan tiga hipotesis melihat pola hubungan metropolis

(Negara Maju) dan negara-negara satelit (terbelakang):17

12Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga,,(Jakarta; PT Gramedia, 1995), h. 46

1. Dalam struktur hubungan antara negara-negara metropolis maju dengan negara-negara satelit yang terbelakang, pihak metropolis akan berkembang dengan pesat sedangkan pihak satelit akan tetap dalam posisi keterbelakangan.

2. Negara-negara terbelakang yang sekarang menjadi satelit, perekonomiannya dapat berkembang dan mampu mengembangkan industri yang otonom justru bila tidak terkait dengan metropolis dari kapitalis dunia dunia, atau kaitannya sangat lemah (tidak ada dominasi metropolis)

3. Kawasan-kawasan yang terbelakang saat ini, situasinya mirip dengan situasi sistem feodal di masa lalu, dimana ada kawasan yang memiliki kaitan yang kuat dengan metropolis dari sistem kapitalis internasional akan terlantar akibat adanya hubungan perdagangan internasional.

Dalam tinjauan aspek politik, pemikiran Frank menitik beratkan pada pola hubungan politis (dan ekonomi) antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa di negara satelit. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara satelit hanya menguntungkan kepentingan modal asing dan kepentingan pribadi / kelompok dari para bourjuis lokal. Dimana keuntungan yang diperoleh tidak akan pernah menetes kebawah (tricle down effect).

Dalam Francis Abraham, Frank juga menolak pandangan Marxis tentang pentahapan revolusi, yakni kalau suatu masyarakat feodal, perlu ada revolusi bourjuis dulu yang akan melahirkan masyarakat kapitalis, sebelum menjalankan revolusi sosialis. Menurut Frank perubahan yang diperlukan adalah langsung menuju pada sosialisme. Meskipun berusaha menghilangkan eksploitasi, kemiskinan danketerbelakangan melalui “land reform” dan pembentukan “petani- petani keluarga” hanya akan mengubah bentuk eksploitasi tertentu dan tidak akan meletakkan suatu tujuan pada struktur kapitalis yang akan terus mendominasi dan mengeksploitasi sektor pertanian yang “egaliter” melalui monopoli-monopoli

komersial.13

13 Francis Abraham, Modernisasi di Dunia Ketiga : Suatu Teori Umum

Pembangunan,(Yogyakarta ; Tiara Wacana: 1991), h.109

Berbagai asumsi Frank yang terbangun di atas mengantarkan pemikir Dependencia yang terkenal radikal ini, mengemukakan satu jalan untuk kemajuan negara-negara pinggiran/satelit untuk maju yaitu hilangkan ketergantungan penuh terhadap negara maju/pusat atau putuskan hubungan dengan pusat. Kenyataannya hampir semua negara Dunia Ketiga sekarang mengalami penetrasi mendalam oleh, dan sangat tergantung pada negara-negara industri maju (atau negara-negara “pusat”) dan terutama ekonomi dunia. Parahnya ketika penetrasi dan terjadinya distorsi ekonomi juga berkaitan dengan distorsi-distorsi lain dalam sistem sosial dan politik negara pinggiran, seperti yang digambarkan Raymond Duvall sebagai

berikut:14

D. Penerapan Teori Depedensi dan Modernisasi di Indonesia

Dalam ruang lingkup Indonesia, penerapan proses modernisasi dan dependensi pernah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu penerapan teori modernisasi di Indonesia adalah ketika krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998, negara ini meminta bantuan keuangan ke Dana Moneter Internasional (IMF), untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia (Intan, 2007). IMF (International Monetary Fund) sebagai lembaga internasional memiliki tugas yaitu membantu negara untuk mendapatkan kembali keseimbangan neracanya dengan dunia luar (Mukaffi, 2010). IMF adalah lembaga internasional yang didominasi oleh intervensi Amerika Serikat sehingga dapat mengontrol keputusan di IMF melalui hak votingnya, sesuai dengan besarnya hak suara yang dimiliki yaitu sebesar 17, 81% (Intan, 2007). Besar persentase ini memberikan hak veto bagi Amerika Serikat dalam penentuan kebijakan IMF.

Dalam jangka panjang, pada umumnya IMF mengintervensi kebijakan moneter di Indonesia dengan kebijakan-kebijakan berikut (Intan, 2007):

1. Liberalisasi perdagangan : mengurangi dan meniadakan kuota impor dan tarif;

2. Deregulasi sektor perbankan sebagai program penyesuaian sektor keuangan;

14 Mohtar Mas‟oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, ( Jakarta; LP3ES;1990), h. 206

3. Privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara; dan

4. Privatisasi lahan pertanian.

Kebijakan-kebijakan ini dijalankan pada saat kondisi masyarakat belum pulih dari krisis ekonomi sehingga perekonomian tidak membaik. Dampak dari implementasi kebijakan-kebijakan ini banyak merugikan rakyat karena harus mengeluarkan sosial cost yang sangat besar. Adanya intervensi IMF dalam kebijakan moneter dalam negeri dan munculnya ketergantungan Indonesia dengan IMF merupakan praktek teori modernisasi. IMF dan pemerintah Indonesia dalam hal ini menyalahi prinsip pokok modernisasi dan membuktikan kekurangan dalam teori modernisasi menurut Rostow yaitu modernisasi yang dipaksa mengalami percepatan (Intan, 2007).

Teori dependensi mengajukan solusi bahwa sebaiknya negara-negara pinggiran yaitu negara berkembang harus melepaskan pengaruh dari hegemoni negara pusat yaitu negara maju. Upaya ini pernah dilakukan oleh Indonesia dengan memutus hubungan kerjasama dengan IMF. Upaya mandiri ini tertuang pada TAP MPR VI/MPR/2002 yang saat itu mengamanatkan agar pemerintah tidak memperpanjang kerjasama dengan IMF pada akhir tahun 2003 (Intan, 2007). Dengan demikian, secara politik, telah diputuskan bahwa Indonesia akan mandiri dari bantuan finansial IMF. Pada tanggal 12 Oktober 2006, amanat itu terealisasi. Indonesia secara efektif telah melunasi seluruh pinjaman kepada IMF yang seharusnya pelunasan tersebut jatuh tempo pada akhir 2010. Percepatan pelunasan ini mengurangi beban utang dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan ekonomi (Intan, 2007). Pemutusan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan IMF merupakan salah satu praktek teori dependensi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian bangsa yang tidak bergantung dengan IMF yang banyak diintervensi oleh Amerika Serikat. Namun, penerapan modernisasi di Indonesia masih sangat dominan karena banyak modal di aset-aset vital didominasi oleh modal asing.

A. Kesimpuan

BAB III PENUTUP

Ekonomi politik dari dua level pengamatan, yaitu pada sisi isi (content) dan dari sisi konteks (context). Dari sisi content ada beberapa macam teori ekonomi politik. Kriteria ini untuk mengidentifikasi apakah teori tersebut memperlihatkan suatu hubungan sistematis antara peristiwa-peristiwa ekonomi dengan proses- proses politik atau tidak. Hubungan sistematis antara ekonomi dan politik dapat dilihat dari tiga kemungkinan sebagai berikut: Pertama, terdapat hubungan kausal antara ekonomi dan proses politik. Ini lazim disebut model ekonomi politik

„deterministik”.

Teori ketergantungan tidak hanya berisi “kecaman” terhadap modernisasi Eropasentris, namun juga memberikan perspektif intelektual alternatif yang berakar di Dunia Ketiga. Teori ini awalnya hendak menjelaskan persoalan keterbelakangan negara-negara bekas jajahan di Dunia Ketiga dan melihatnya dalam konteks global melalui pendekatan struktural yang di dasarkan pada pandangan Marxis yang berpangkal pada materialisme. Selain itu teori ini merupakan reaksi terhadap teori modernisasi yang “menuduh” bahwa keterpurukan pembangunan di Dunia Ketiga disebabkan oleh faktor internal negara yang bersangkutan sendiri. Jadi dapat disebutkan bahwa teori ini lahir dari dua induk, yang pertama adalah teori Marxis tentang imperialisme, yang kedua adalah studi-studi empiris tentang pembangunan di negara-negara pinggiran (periphery), yang digambarkan melalui pemikiran para tokohnya antara lain oleh Raul Prebisch, Paul Baran, Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos

Dalam jangka panjang, pada umumnya IMF mengintervensi kebijakan

moneter di Indonesia dengan kebijakan-kebijakan berikut (Intan, 2007):

1. Liberalisasi perdagangan : mengurangi dan meniadakan kuota impor dan tarif;

2. Deregulasi sektor perbankan sebagai program penyesuaian sektor keuangan;

3. Privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara; dan

4. Privatisasi lahan pertanian.

B. Saran

Negara-negara dunia ketiga khususnya Indonesia harus berani (bertindak tegas) dalam suatu kebijakan untuk memutuskan hubungan dengan kapitalisme dunia dan mengarah pada pembangunan yang mandiri. Hal ini tentunya tidak dengan secara radikal, namun harus ada target/rentang waktu tertentu, karena kita harus mampu bersaing dansurvive dalam menghadapi era globalisasi. Konsep (strategi) pemutusan hubungan ketergantungan tersebut sudah harus dicanangkan/dimulai walau secara bertahap, dan tentunya perubahan-perubahan ini harus disikapi dengan Political Will pemerintah dan regulasi-regulasi cerdas untuk menata dan mengedepankan sektor riil. Tidak ada salahnya kita menengok sejarah Orde Lama (Era Soekarno) bagaimana konsep berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) digali dan dikembangkan lagi. Dan juga kita tidak perlu malu dan ragu mengadopsi konsep keberhasilan negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela,Kuba dan Bolivia yang mampu membuktikan bahwa seperangkat alat revolusi sosial demokrat mereka terbukti mampu melepaskan mereka dari dominansi kapitalis dan mampu berdiri sebagai Negara mandiri.Indonesia harus mulai menghapuskan paradigma Growth Oriented dan beralih kepada Development Oriented yang pada hakikatnya lebih pro rakyat,pro kesejahteraan umum,mengutamakan kesetaraan ekonomi dan sangat cocok untuk kondisi NSB seperti Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 1994. Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan. Bumi Aksara. Jakarta.

Ahmad Erani Yustika. 2009. Ekonomi-Politik; Kajian Teoritis dan Analisis Empiris.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arief Budiman. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia

Budi Suryadi. 2006.Ekonomi Politik Modern. Yogyakarta: IRCiSoD. Deliarnov. 2005. Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga.

Fakih, Mansour. 2009. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Insistpress, Yogyakarta.

Francis Abraham. 1991. Modernisasi di Dunia Ketiga : Suatu Teori Umum Pembangunan. Yogyakarta ; Tiara Wacana.

Jakson, Robert Dan Geogrg Sorensen, 2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lihat Werner, Myron, dan Samuel Huntington. Understanding Political Development. Boston : Little Bwown & Co. 1987. Lihat juga Lucian W. Pye. Communication and Political Development. Princeton University Press. 1963.

Michael P. Todaro. 1985. Economic Development In The Third World. New York: Logman

Inc.

Mohtar Mas‟oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta;

LP3ES.

Sztompka, Piort. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Prenada, Jakarta.

Theotonio Dos Santos. 1970. “The Sctructure of Dependence”, American Economic Review,

Vol 60 (2), May.

Wilbert E. Moore, "Social Verandering" dalam Social Change, diterjemahkan oleh A. Basoski, Prisma Boeken, Utrech, Antwepen, 1965.